Sungaipenuh. Wartacika.co.id– Trobosan penyelamatan Aset Walikota Sungaipenuh, Alfin, SH, mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan surat perintah kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengumpulkan kendaraan dinas. Seperti dikutip dari sumber beberapa media Langkah ini dilakukan untuk pendataan ulang aset daerah serta memastikan kelayakan kendaraan yang digunakan oleh aparatur pemerintah.
“Kendaraan dinas harus segera dikumpulkan. Pendataan ini penting agar kita tahu kepemilikan, kelayakan, dan usia kendaraan,” ujar Walikota Alfin kepada Wartawan
Selain itu, pemeriksaan juga akan mencakup kepatuhan para pengguna kendaraan dinas dalam membayar pajak. Berdasarkan laporan dari UPTD Samsat Kerinci, masih banyak kendaraan dinas yang belum melunasi kewajiban pajaknya. “Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus tertib administrasi dan menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat,” tegasnya.
Walikota juga menyoroti pentingnya perawatan kendaraan dinas, termasuk kebersihan dan kondisi fisiknya. “Ini adalah aset pemerintah yang dibeli dengan uang rakyat, sehingga harus dijaga dengan baik. Jika dirawat dengan benar, masa pakainya bisa lebih lama dan menghemat anggaran,” lanjutnya.
Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, Inspektorat akan mencatat kondisi kendaraan. Kendaraan yang sudah tidak layak pakai akan dilelang oleh Pemerintah Kota Sungaipenuh. Begitu juga dengan kendaraan yang terbengkalai di pool, jika tidak digunakan dan kondisinya semakin menurun, akan segera dilelang.
Menanggapi dugaan bahwa pengumpulan kendaraan ini terkait larangan pejabat mudik saat Lebaran, Walikota Alfin menegaskan bahwa langkah ini lebih ditujukan untuk penyelamatan aset daerah serta mendukung program penghematan pemerintah pusat.
“Banyak kendaraan dinas yang rusak, tetapi anggaran BBM tetap berjalan. Ini tidak benar dan harus dihentikan. Mental seperti ini yang harus kita singkirkan,” tandasnya.
Selain itu diduga banyaknya kebocoran anggran APBD yang tersedot ke biaya minyak dan perawatan, padahal kendaraan dinyatakan rusak tidak beroperasi namun biaya minyak dan pemeliharaan tetap ada, ini telah terjadi. begitu lama yang diduga dikorupsi oleh oknum pejabat yang membuat kebocoran anggran.
Dengan langkah ini, diharapkan kendaraan dinas dapat dimanfaatkan secara maksimal, transparansi aset meningkat, serta penyalahgunaan fasilitas negara dapat diminimalisir, juga bisa menghemat pengeluaran yang selama ini diduga korup, merekayasa biaya minyak dan perawatan.( red)
